Mengenai Pagar Laut, Ini Tanggapan Menteri Nusron

 

foto : ist

​Jakarta, Muarasumsel.com – Isu terkait pagar laut belakangan menjadi perbincangan hangat. Sejumlah awak media kerap melontarkan pertanyaan kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengenai hal tersebut. Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, memberikan tanggapannya terkait isu ini.

​"Selama masih di laut, itu adalah rezimnya laut. Kalau di darat, tergantung apakah masuk kawasan hutan atau bukan. Kalau hutan, itu menjadi kewenangan kehutanan, kalau bukan hutan, ya itu menjadi kewenangan kami," ujar Nusron Wahid kepada media, Rabu (15/01/2025).

​Menteri Nusron menjelaskan bahwa sejauh ini belum ada laporan atau informasi resmi terkait masalah tersebut yang diterima oleh Kementerian ATR/BPN. Selama area yang dimaksud masih berupa lautan, pihaknya tidak akan melakukan intervensi apa pun.

​"Mungkin yang Bapak-Bapak tanyakan itu masih sebatas dugaan. Namun, hingga saat ini belum ada laporan resmi kepada kami. Pemerintah hanya dapat bertindak atas dasar legal standing. Jadi, selama belum ada dasar hukum yang jelas, kami tidak bisa berbuat apa-apa," tegasnya.

​Pernyataan ini disampaikan setelah pertemuan antara Menteri ATR/Kepala BPN dengan Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai. Pertemuan tersebut membahas hubungan antara pendaftaran tanah dan hak asasi manusia (HAM).

​Hadir pula dalam rapat tersebut Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Asnaedi, serta Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, Iljas Tedjo. (*)

Read More

Pertamina Drilling Menutup Tahun 2024 Dengan Kinerja Gemilang

 

foto: ist

PT Pertamina Drilling Services Indonesia (Pertamina Drilling) bagian dari Subholding Upstream Pertamina menutup tahun 2024 dengan kinerja gemilang.

 

Menutup tahun 2024 Pertamina Drilling berhasil meningkatkan produktivitas sebesar 75,06%, pencapaian tertinggi sejak perusahaan berdiri, dan mencatat Non-Productive Time (NPT) atau tingkat kerusakan peralatan sebesar 0,91%, lebih baik dari threshold 1,47%, ini merupakan pencapaian terbaik untuk industri pengeboran di dunia, dimana Industri pengeboran sangat bergantung pada teknologi dan sering menghadapi tantangan terkait kerusakan peralatan.

 

Pencapaian kinerja HSSE juga mencatat Total Recordable Incident Rate (TRIR) tahun 2024 sebesar 0,18 dibawah threshold sebesar 0,20, ini juga merupakan pencapaian TRIR terbaik sepanjang sejarah berdirinya PDSI sejak tahun 2008. Catatan positif ini sangat penting untuk PDSI yang mempunyai Visi menjadi Perusahaan Penyedia Jasa Pengeboran Dan Energy Services Kelas Dunia, dapat menunjukkan kinerja HSSE Excellent dan Good Services Delivery.

 

Direktur Utama Pertamina Drilling, Avep Disasmita menyampaikan, “Selama tahun 2024, Pertamina Drilling telah menyelesaikan berbagai proyek pengeboran penting, diantaranya Pertamina Drilling untuk pertama kalinya mengoperasikan Jack Up Rig di PHE OSES dengan skema Strategic Aliances dengan ADES, salah satu perusahaan terbesar penyedia jasa Jack Up Rig di seluruh dunia”.

 

Project Integrated Drilling, Engineering, Supervisory and Services (IDESS) merupakan kontrak terpanjang yang dimilki Pertamina Drilling, yaitu 8 tahun dengan nilai kontrak sebesar IDR 9 Trilun. Dengan mengoperasikan 4 rig kapasitas 550 HP dan 2 rig kapasitas 750 HP yang didedikasikan untuk mengerjakan lebih dari 600 sumur, sejak mulai tajak bulan Mei 2024 di Wilayah Kerja (WK) Rokan dengan produksi mencapai lebih dari 1.000 barel minyak per hari (BOPD) pada Sumur PN-066.

 

Pertamina Drilling juga mendapat kepercayaan ikut membantu menyelesaikan 2 pilot Sumur MNK yaitu Sumur GULAMO-DET1 dan KELOK-DET1 milik Pertamina Hulu Rokan (PHR) yang telah terbukti memberikan hasil minyak bumi pertama dari Lapangan Shale oil di Indonesia, yang merupakan salah satu inovasi dalam diversifikasi sumber energi di Indonesia.  Project lain juga telah diselesaikan Pertamina Drilling yaitu Project Integrated Drilling Services Jambi Merang dan PHE OKRT di periode 2024.

 

Keberhasilan Eksekusi Project Drilling Non-Captive yaitu proyek pengeboran non-captive berhasil dieksekusi di Mobil Exxon Cepu menggunakan Walking Rig, untuk project Banyu Urip Infill Clastic (BUIC). Hingga akhir tahun 2024, telah diselesaikan satu sumur dan 5 sumur lainnnya sedang dalam progress dilakukan pengeboran dengan Batch Drilling, dimana produksi sumur Perdananya (B13) berhasil dengan produksi awal sekitar 13,500 BOPD.

 

Avep menambahkan, “Kinerja keuangan Pertamina Drilling merupakan cerminan dari efektivitas pengelolaan sumber daya perusahaan dalam mencapai tujuan strategisnya, tahun 2024 Pertamina Drilling membukukan prognosa pendapatan sebesar USD 443,54 Juta atau 104,7% terhadap realisasi tahun 2023”.

 

Keberhasilan Pertamina Drilling di tahun 2024 didukung oleh beberapa faktor penting, meliputi pengelolaan operasional yang efisien. Pertamina Drilling mampu mencatatkan Non-Productive Time (NPT) sebesar 0,93%, lebih rendah dari threshold 1,47%, yang menunjukkan efisiensi dalam operasional pengeboran. Dan penggunaan teknologi modern serta inovasi seperti rig fast-moving dengan kemampuan tinggi, seperti Rig PDSI #51.2 yang berhasil menghasilkan produksi signifikan di Wilayah Kerja Rokan.

 

“Komitmen terhadap keselamatan kerja terus dijaga Pertamina Drilling dengan mencatat lebih dari 93.000.000 lebih jam kerja tanpa insiden (Safe Man Hours) dengan pencapaian kinerja Total Recordable Incident Rate (TRIR) tahun 2024 sebesar 0,18 dibawah threshold sebesar 0,20, hal ini mencerminkan komitmen terhadap keselamatan dan kesejahteraan pekerja, sekaligus menunjukkan efektivitas sistem manajemen keselamatan yang diterapkan oleh Pertamina Drilling sangat baik, dengan program keselamatan “SALAM LIMA JARI” yang disikronasikan dengan Budaya BUMN “AKHLAK” menuju budaya HSSE Generative,” sambung Avep.

 

Memiliki sumber daya manusia berkualitas dengan keterampilan dan komitmen tim operasional Pertamina Drilling menjadi kunci utama dalam mencapai target produksi. Pelatihan berkelanjutan dan pengelolaan tenaga kerja yang efektif berkontribusi terhadap pencapaian ini.

 

Kolaborasi dengan Mitra Strategis juga dilakoni melalui project IDESS, Pertamina Drilling bekerjasama dengan PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) dan entitas lain dalam Subholding Upstream Pertamina memastikan Integrasi dan Sinergi ONE PERTAMINA dalam mendukung target produksi minyak nasional.

 

Penghargaan dan Motivasi Eksternal diraih Pertamina Drilling selama 2024 diantaranya Penghargaan Siddhakarya dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atas produktivitas memberikan dorongan bagi perusahaan untuk terus berinovasi dan mempertahankan kinerja tinggi. Dan Penghargaan International, IADC Award Best Incident Rate, Years Recordable Free Onshore Rig Company di Regional Asia untuk Rig PDSI 23.1 dan Rig PDSI 04.3 makin memberikan semangat untuk meningkatkan budaya keselamatan di seluruh Rig PDSI.

 

Dukungan Infrastruktur dan Investasi berperan penting dalam keberhasilan Pertamina Drilling dalam mengelola 49 unit rig dengan produktivitas tinggi, yang mencerminkan investasi besar dalam teknologi dan infrastruktur untuk menunjang keberlanjutan operasional.

 

2024, Pertamina Drilling mencatatkan perkembangan signifikan pada proyek-proyek yang sedang dan akan dijalankan, baik di dalam maupun luar negeri, yang didukung oleh inovasi teknologi dan penguatan sumber daya manusia.

Untuk Proyek di dalam negeri Pertamina Drilling mendukung kegiatan pengeboran di Blok Rokan dengan rig berkapasitas 550 HP dan 750 HP yang dirancang untuk pengeboran sumur dangkal. Rig ini didesain agar mudah berpindah antar sumur, mengoptimalkan durasi operasional di lapangan tersebut. Teknologi ini sesuai dengan kebutuhan lapangan Rokan yang membutuhkan kecepatan dan efisiensi tinggi dalam pengeboran sumur.

 

Melalui Indonesia Drilling Training Center (IDTC) di Indramayu, Pertamina Drilling memberikan pelatihan kepada tenaga kerja nasional dan internasional, termasuk dari Tanzania, Namibia dan Timor Leste. Tahun 2024, 16 lulusan program DWET (Drilling Well Engineer Trainee) PDSI telah berhasil dihasilkan dari IDTC, dan sekitar 33 DWET program berikutnya masih berjalan. IDTC bertujuan menjadi pusat pelatihan unggulan untuk SDM industri migas di masa depan, sejalan dengan strategi jangka panjang Pertamina Drilling untuk mengoptimalkan potensi industri domestic.

 

Sedangkan untuk Proyek di Luar Negeri Pertamina Drilling aktif memperluas layanan ke pasar internasional. Proyek Middle East menjadi salah satu fokus, dengan implementasi rig berteknologi Cyber Walking Rig, yang memungkinkan operasi pengeboran lebih efisien hingga 30% dalam batch drilling. Rig ini juga memperkuat posisi Pertamina Drilling di kawasan Timur Tengah, yang merupakan pasar strategis untuk pengembangan jasa pengeboran global.

 

Beberapa proyek Internasional tahun 2024 telah diselesaikan, antara lain Proyek Uzma Malaysia, proyek Timor Gap Resources, penandatanganan MoU kerjasma sinergi antara PIEP, Pertamina Drilling dan Elnusa untuk proyek-proyek overseas. Dan Menempatkan Tenaga Ahli Pemboran PDSI di Timor Leste untuk membantu persiapan proyek pengeboran dari Timor Gap Resources.

 

Dalam penutupnya, Avep berharap, “Secara keseluruhan, harapannya adalah Pertamina Drilling dapat menjadi pemimpin dalam jasa pengeboran hulu migas, baik secara nasional maupun internasional, sambil terus mendukung kemandirian energi Indonesia”.(ril)

Read More

Tinjau PELATARAN di Kantah Kabupaten Sidoarjo, Wamen Ossy: Peningkatan Layanan Pertanahan kepada Masyarakat

foto: ist

Sidoarjo, Muarasumsel.com - Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan meninjau pelaksanaan Pelayanan Tanah Akhir Pekan (PELATARAN) yang berlangsung di Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Sidoarjo pada Minggu (12/01/2025). Ia mengatakan, Kementerian ATR/BPN senantiasa meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat, salah satunya dengan adanya PELATARAN ini.

“Mohon maaf ya Bapak dan Ibu jika dalam pengurusan pelayanan kami ada kurangnya, kami akan terus berupaya meningkatkan pelayanan kami,” ujar Wamen ATR/Waka BPN di hadapan para pemohon.

Dalam kesempatan ini, ia menyapa sekaligus menyerahkan produk layanan pertanahan kepada sejumlah masyarakat yang sedang mengakses layanan PELATARAN ini. Produk yang diserahkan di antaranya sertipikat dari layanan Roya dan peningkatan hak dari Hak Guna Bangunan (HGB) menjadi Hak Milik.

“Alhamdulillah lega ya Bu ini sudah selesai sertipikatnya (sertipikat roya, red). Ini sudah selesai Royanya, kalaupun nanti (sertipikat tanah) mau dipakai lagi, mohon dipakai untuk hal-hal yang sifatnya produktif ya,” imbau Wamen Ossy kepada Ratna Linawati (62) yang merupakan salah seorang penerima layanan Roya.

Ditemui usai menerima Sertipikat Royanya, Ratna Linawati mengaku senang dengan proses pelayanan Roya yang begitu cepat di Kantah Kabupaten Sidoarjo. “Sebelumnya itu proses penghapusan (Hak Tanggungan, red) dari Bank sudah saya lakukan. Lalu saya urus Roya ini. Baru tadi pagi saya daftar, langsung diproses dan langsung keluar sertipikat royanya,” jelasnya.

Ia pun mengapresiasi adanya PELATARAN. Menurutnya, layanan ini sangat membantu masyarakat yang hendak mengurus tanah namun tak punya waktu di hari kerja. “Saya sudah diberitahu kalau ini juga buka di Sabtu dan Minggu, itu saya senang sekali. Pelayanannya ini baik, cepat dan mempermudah. Sebagai seorang pekerja, ya rasanya enak ada layanan ini. Tidak mengambil jam kerja, tidak bingung memikirkan pekerjaan,” ungkap Ratna.

Sebagai informasi, Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo merupakan satu di antara 107 Kantor Pertanahan di 33 provinsi yang membuka layanan akhir pekan ini. PELATARAN dibuka pada kantor yang memiliki rata-rata jumlah pelayanan di atas 2.000 berkas per bulan, sementara di Kabupaten Sidoarjo, jumlah rata-rata layanan yang diakses masyarakat mencapai 11.000 berkas setiap bulannya.

Dengan animo yang sangat tinggi terhadap layanan pertanahan, maka PELATARAN dinilai sangat mengakomodir kebutuhan masyarakat, khususnya di Kabupaten Sidoarjo yang permintaan pelayanannya sangat tinggi. Untuk mengetahui lokasi detailnya, masyarakat dapat melihat daftar Kantor Pertanahan mana saja yang buka pada akhir pekan dengan mengecek link https://bit.ly/InfoPELATARAN. Dengan PELATARAN, masyarakat dapat mengurus terkait sertipikat dan administrasi pertanahan lainnya pada hari Sabtu-Minggu mulai pukul 08.00 sampai dengan 12.00 waktu setempat.

Usai meninjau PELATARAN, Wamen Ossy juga berkeliling dan menyapa pegawai ke setiap ruang kerja yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo. Turut mendampingi Wamen Ossy, Staf Khusus Bidang Reforma Agraria, Rezka Oktoberia; Tenaga Ahli Bidang Administrasi Negara dan Good Governance, Ajie Arifuddin; Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur, Lampri; dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo, Muh. Rizal. (*)

Read More

Rakor dengan Lembaga dan Organisasi Keagamaan Islam, Menteri Nusron Komitmen Percepat Sertipikasi Tanah Wakaf

 

foto : ist

Jakarta, Muarasumsel.com - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dalam rangka percepatan pendaftaran tanah wakaf di seluruh Indonesia, di Ruang Rapat Menteri pada Jumat (10/01/2025). Rakor kali ini menekankan terkait sinkronisasi data wakaf dari beberapa pemangku kepentingan mulai dari lembaga terkait hingga organisasi keagamaan Islam.

“Pertemuan ini dalam rangka proses percepatan, dengan adanya perwakilan dari Kementerian Agama dan organisasi seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan lainnya ini bisa ada proses percepatan," kata Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid dalam pengantarnya.

Dalam implementasi percepatan di lapangan, Menteri Nusron mengaku perlu adanya kerja sama yang erat antara Kantor Wilayah BPN Provinsi dan Kantor Pertanahan dengan pengurus cabang dari masing-masing lembaga dan organisasi tersebut. "Nanti dalam rangka eksekusi di lapangan tentunya kami tidak bisa sendiri, maka itu saya juga mengharapkan teman-teman ATR/BPN di setiap wilayah menginisiasi pertemuan dengan lembaga dan organisasi Islam di daerah setempat ,” lanjut Menteri Nusron.

Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Dirjen PHPT), Asnaedi menjelaskan, berdasarkan data Sistem Informasi Wakaf (Siwak) oleh Kementerian Agama, sampai saat ini terdapat total objek tanah wakaf sebanyak 561.909 bidang dengan rincian Masjid sejumlah 258.156 bidang; Musala sejumlah 266.413 bidang; Madrasah sebanyak 36.240 bidang; dan KUA sebanyak 1.100 bidang.

“Capaian nasional pendaftaran tanah wakaf saat ini sebanyak 265.698 bidang dengan luas 25.255 hektare. Capaian pada tahun 2024 sendiri sebanyak 15.971 bidang dan yang belum tersertipikat sebanyak 297.211 bidang. Oleh karena itu, ini yang bisa kita sinkronkan datanya dari Kementerian Agama, BWI (Badan Wakaf Indonesia, red), dan organisasi yang lain,” jelas Dirjen PHTP.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam, Kementerian Agama, Kamaruddin Amin sangat mengapresiasi pertemuan ini, utamanya dalam keberlanjutan sertipikasi tanah wakaf di Indonesia ke depannya. Ia juga menyebut bahwa setelah MoU antara Kementerian ATR/BPN, Kementerian Agama, dan Badan Wakaf Indonesia, capaian sertipikasi wakaf setiap tahunnya cukup besar.

“Data-data yang disajikan tadi adalah data dari Kemenag. Terkait rapat teknis dengan ATR/BPN, staf-staf kami cukup intensif, sekarang tinggal lebih diintensifkan lagi, saya kira dengan pembentukan tim bersama, jika ini diikuti oleh seluruh Indonesia akan sangat luar biasa. Kami siap untuk bekerja maksimal untuk menyertipikasi seluruh tanah wakaf di seluruh Indonesia,” ujar Kamaruddin Amin.

Turut hadir dalam kegiatan ini, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN. Dalam kegiatan ini, juga dihadiri oleh berbagai instansi dan organisasi keagamaan Islam antara lain, perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI); perwakilan Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah; perwakilan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU); PP Persatuan Islam (PERSIS); PB Al-Washliyah; Dompet Dhuafa; perwakilan Majelis Ulama Indonesia (MUI); dan perwakilan Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia. (*)

Read More

Percepat Sertipikasi Tanah Wakaf dan Rumah Ibadah di Indonesia, Wamen Ossy: Bentuk Tanggung Jawab Negara dalam Menjamin Kekuatan Hukum Rumah Ibadah

foto : ist

Lebak, Muarasumsel.com - Sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin kekuatan hukum hak atas tanah bagi tanah wakaf serta rumah ibadah di Indonesia, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) fokus mempercepat sertipikasi tanah wakaf untuk mendukung keamanan dan keselamatan beribadah. Demikian dikatakan Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan dalam kegiatan penyerahan sertipikat kepada masyarakat, yang berlangsung di Bendungan Kairan, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, Jumat (10/01/2025).

“Dengan adanya sertipikat tanah wakaf, maka rumah-rumah ibadah yang dikelola sudah berkekuatan hukum. Sehingga para jemaah bisa beribadah dengan lebih tenang di rumah-rumah ibadah. Tanpa perlu khawatir atas sengketa dan konflik pertanahan ke depannya,” ucap Ossy Dermawan dalam sambutannya.

Pada kesempatan tersebut, Wamen ATR/Waka BPN bersama Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyerahkan 14 sertipikat tanah wakaf. “Sertipikat tanah wakaf ini mencakup untuk masjid, musala, pondok pesantren dan tempat ibadah lainnya,” tambah Ossy Dermawan.

Selain beribadah dengan tenang, sertipikat tanah wakaf yang telah diserahkan tentunya menambah kebahagiaan bagi pengelola tanah wakaf. Satu di antaranya adalah A. Saefullah, salah seorang penerima sertipikat tanah wakaf yang juga merupakan Ketua Pengurus Cabang Nahdatul Ulama (PCNU) Kabupaten Lebak.

“Karena sekarang sudah pegang sertipikat, rasanya luar biasa senang. Kami berterima kasih kepada Menteri ATR/Kepala BPN dan jajaran, yang telah memberikan kemudahan kepada kami dalam pembuatan sertipikat tanah wakaf,” ucap A. Saefullah.

Ketua PCNU Kabupaten Lebak menambahkan, bahwa dalam proses pengurusan sertipikat untuk tanah yang akan dipergunakan bagi kepentingan lembaga pendidikan dan kesehatan yang dikelola oleh PCNU Kabupaten Lebak ini tidak dikenakan biaya apapun. “Alhamdulillah dalam pengurusan sertipikat ini mudah, cepat. Satu lagi, kami tidak dikenakan biaya,” pungkasnya.

Hadir mendampingi Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN dalam kesempatan tersebut, Staf Khusus Bidang Reforma Agraria, Rezka Oktoberia; Tenaga Ahli Bidang Percepatan Penyelesaian Isu Strategis, Hendri Teja; Tenaga Ahli Bidang Administrasi Negara dan Good Governance, Ajjie Arrifudin; Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten, Sudaryanto beserta jajaran; serta Pj. Bupati Lebak, Gunawan Rusminto. (ril)

Read More