Hasil Penelitian Temukan Sertipikat Berada di Luar Garis Pantai, Kementerian ATR/BPN Akan Lakukan Proses Pembatalan

Foto : ist

Jakarta, Muarasumsel.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) masih terus menginvestigasi permasalahan di Desa Kohod, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Dari hasil penelusuran sementara, ditemukan sejumlah sertipikat yang berada di luar garis pantai. Terhadap sertipikat tersebut, Kementerian ATR/BPN akan melakukan tinjauan ulang untuk pencabutan.

"Secara faktual pada kondisi saat ini terdapat sertipikat yang berada di bawah laut. Setelah kami teliti dan cocokkan dengan data spasial, peta garis pantai, serta dokumen lainnya, ditemukan bahwa beberapa sertipikat berada di luar garis pantai," kata Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, seusai meninjau pencabutan pagar laut di Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Rabu (22/01/2025).

Seperti diketahui, sebelumnya Menteri Nusron telah mengungkapkan terdapat 280 sertipikat ditemukan di kawasan pagar laut yang berada di Desa Kohod. Sertipikat tersebut terdiri dari 263 Sertipikat Hak Guna Bangunan dan 17 Sertipikat Hak Milik.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, pencabutan sertipikat hak atas tanah dapat dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN tanpa perintah pengadilan jika terjadi cacat administrasi dan belum mencapai usia lima tahun sejak diterbitkan. "Karena sebagian besar sertipikat ini terbit pada tahun 2022–2023, maka syarat cukup untuk pembatalan terpenuhi," tegasnya.

Menteri Nusron juga memberikan apresiasi kepada masyarakat yang telah memanfaatkan aplikasi Bhumi ATR/BPN. Aplikasi tersebut, menurutnya selain bermanfaat bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi terkait pertanahan dan tata ruang, juga dapat menjadi ruang transparansi kepada publik untuk mengawasi kinerja Kementerian ATR/BPN.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, mengapresiasi kinerja seluruh pihak terkait dalam menangani polemik yang terjadi di perairan utara Pulau Jawa. Sementara itu, Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Titiek Soeharto, juga menyampaikan harapan agar polemik ini dapat segera diselesaikan.

Pada kegiatan ini, seluruh pimpinan yang hadir menggunakan kendaraan LVT untuk meninjau secara langsung proses pencabutan pagar bambu yang tertancap di perairan Tanjung Pasir. Proses ini dilakukan oleh pasukan gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, Bakamla, dan nelayan setempat.

Hadir mendampingi Menteri Nusron, Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Asnaedi; Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Virgo Eresta Jaya; dan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten beserta jajaran. (*)

Read More

Berikan Pengarahan Secara Langsung kepada Kakanwil yang Baru Dilantik, Menteri Nusron Tekankan Penguatan Sinergi dan Penerapan Manajemen Risiko

Muarasumsel.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid didampingi Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan memberikan pengarahan secara langsung kepada 15 Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi yang baru dilantik. Pengarahan yang berlangsung di Ruang Rapat Menteri pada Senin (20/05/2025) ini, dilangsungkan usai Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Struktural dan Fungsional di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Dalam pengarahannya, Menteri Nusron meminta kepada Kakanwil BPN Provinsi yang baru dilantik untuk memperkuat komunikasi dan sinergi dengan pemerintah daerah dan juga aparat penegak hukum (APH) di wilayah masing-masing. Ia juga meminta para Kakanwil untuk melakukan pembinaan dengan baik ke jajaran Kantor Pertanahan, utamanya terkait peningkatan sistem dan sumber daya manusia.

Secara khusus Menteri Nusron menekankan agar jajarannya menerapkan manajemen risiko dalam mengambil kebijakan di daerah. "Hal ini penting dilakukan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola berbagai potensi masalah yang dapat muncul terkait pengelolaan tanah, dengan tujuan untuk memastikan kepastian hukum, mencegah konflik, serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan," ungkapnya. (*)

Read More

PERTAMINA DRILLING DAN BADAK LNG JALIN KERJA SAMA CANGGIH, TERAPKAN SISTEM GAS ONLINE TERINTEGRASI

Foto : ist

JAKARTA, Muarasumsel.com - PT Pertamina Drilling Services Indonesia (Pertamina Drilling), resmi menjalin kerja sama strategis dengan PT Badak Natural Gas Liquefaction (Badak LNG). Kesepakatan ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) yang diharapkan akan meningkatkan efisiensi dan keamanan dalam industri gas bumi. MoU berlangsung di Kantor Pusat Badak NGL beberapa hari lalu.

Ditandatangani langsung oleh Direktur Utama Pertamina Drilling, Avep Disasmita dan President Director & CEO Badak LNG, Achmad Khoiruddin, kerja sama ini berfokus pada implementasi Integrated Gas Online System (IGOS), sebuah teknologi sistem monitoring sebagai pencegahan terjadinya ledakan akibat kebocoran gas di lapangan.

IGOS dirancang sebagai sistem real-time monitoring yang mampu mendeteksi terjadinya kebocoran gas di lapangan yang mana tidak dapat teridentifikasi secara manual. Kebocoran gas memiliki potensi terjadinya ledakan dan melepaskan gas beracun yang berbahaya bagi pekerja di lapangan. Dengan IGOS, pusat kendali dapat memberi tahu lokasi kejadian kepada personel respon darurat dengan lebih cepat dan tepat. Sistem ini juga dapat memprediksi arah penyebaran kebocoran gas yang mana dapat mencegah sebaran gas beracun ke lokasi lain.

Avep menjelaskan, “Manfaat IGOS bagi industri gas bumi Indonesia sangat signifikan. Dengan sistem real-time monitoring, Perusahaan dapat mencegah terjadinya insiden di lapangan dan juga mengurangi potensi kehilangan gas. Kebocoran gas dapat terdeteksi dengan lebih cepat dan akurat sehingga dapat meminimalisir risiko safety terhadap pekerja di lapangan, masyarakat sekitar, dan juga lingkungan,” paparnya usai proses penandatanganan MoU.

Dengan IGOS sebagai sistem real-time monitoring di lapangan, Perusahaan dapat menghemat waktu, mendapatkan informasi yang tepat, dan juga mengambil tindakan yang tepat terhadap penanggulangan insiden di lapangan. Personel Perusahaan juga dapat melakukan mobilisasi dengan lebih efisien karena IGOS memberikan titik akurat seandainya terjadi sebuah insiden di lapangan.

Pada kesempatan yang sama, Achmad Khoiruddin menyampaikan apresiasinya atas kerja sama ini. “Sinergi antara Pertamina Drilling dan Badak LNG mencerminkan komitmen Perusahaan dalam menciptakan sistem terintegrasi yang lebih efisien terhadap industri gas bumi. Hadirnya IGOS dapat membantu Perusahaan dalam membuat keputusan yang lebih efektif,” ungkapnya. Hasil akhir yang diharapkan dari sinergi ini adalah peningkatan kapabilitas respon darurat di Badak LNG melalui integrasi Real-Time Dynamic Plume Modeling yang dilengkapi dengan sistem deteksi gas dan petir.

Kolaborasi Pertamina Drilling dan Badak LNG dalam penerapan IGOS merupakan langkah signifikan bagi industri gas bumi Indonesia. Implementasi IGOS akan menjadi tonggak penting dalam modernisasi industri gas bumi Indonesia dan juga berkontribusi terhadap ketahanan energi nasional. Ini bukan hanya tentang teknologi, tetapi juga tentang komitmen bersama untuk membangun industri gas bumi Indonesia yang lebih baik dan berkelanjutan untuk masa depan.(*)

Read More

Tinjau PELATARAN di Kantah Kota Malang, Wamen Ossy Ingatkan Kewajiban Seluruh Jajaran untuk Berikan Pelayanan Terbaik kepada Masyarakat

 

 foto : ist

Kota Malang, Muarasumsel.com - Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan meninjau pelaksanaan Pelayanan Tanah Akhir Pekan (PELATARAN) yang berlangsung di Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Malang, pada Minggu (19/01/2025). Di tengah peninjauan tersebut, ia menekankan kepada seluruh jajaran terkait kewajiban untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakat.

“Bapak, Ibu, memang tidak mudah menyelesaikan permasalah tanah. Terlebih yang kita urus bukan tanahnya kita tapi tanahnya masyarakat. Tapi kewajiban kita untuk membantu masyarakat dan memberi pelayanan terbaik dalam tusi (tugas dan fungsi, red) dan kewenangan yang kita miliki,” terang Ossy Dermawan.

Dalam memenuhi kewajiban tersebut, Wamen Ossy melanjutkan bahwa kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan semakin hari semakin tinggi. Terlebih, masyarakat juga ingin pelayanan yang mereka terima harus semakin mudah dan cepat. Sehingga seluruh jajaran, khususnya di Kantah Kota Malang wajib meningkatkan mutu pelayanannya.

“Tapi perlu diperhatikan, bahwa dalam memenuhi kewajiban itu, tidak boleh juga asal-asal ya Bapak, Ibu. Tidak hanya lebih cepat, tapi juga juga harus teliti. Jangan sampai ada kesalahan-kesalahan ke depannya,” tegas Ossy Dermawan.

Usai meninjau PELATARAN, Wamen Ossy ditemani Kepala Kantah Kota Malang, Kresna Fitriansyah juga meninjau hampir seluruh ruangan yang ada di Kantah Kota Malang. Ia juga menyapa seluruh pegawai yang ada di ruangan. “Selamat bekerja, harus lebih semangat lagi. Tahun 2025 ini, mari tingkatkan kualitas pelayanan kita,” ucap Ossy Demawan mengakhiri peninjauannya di Kantah Kota Malang.

Turut mendampingi Wamen Ossy dalam kesempatan ini, Staf Khusus Bidang Reforma Agraria, Reska Oktoberia dan Tenaga Ahli Bidang Administrasi Negara dan Good Governance, Ajie Arifuddin. Turut hadir dalam peninjauan, sejumlah Kepala Kantah Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Timur.(*)

Read More

Ditunjuk sebagai Waka Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional, Menteri Nusron Siap Sukseskan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto

 

 foto : ist

Jakarta, Muarasumsel.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid ditunjuk sebagai Wakil Ketua (Waka) Bidang Penyediaan Lahan dalam Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional oleh Presiden Prabowo Subianto. Bicara kapasitasnya sebagai Menteri ATR/Kepala BPN sekaligus Waka Satgas, Menteri Nusron bicara pihaknya mendukung secara penuh hilirisasi dan ketahanan energi.

“Rapatnya (Rapat Satgas) akan mulai besok, besok pagi (Jumat, 17/01/2025), terlebih hilirisasi ini kan bagian dari program prioritas dan Asta Cita Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kita harus support hilirisasi. Apalagi hilirisasi di sektor energi. Jadi ini double prioritas,” ujar Menteri Nusron di hadapan awak media saat ditemui di Kantor Kementerian ATR/BPN pada Kamis (16/01/2025).

Penunjukkan Menteri Nusron secara resmi tertuang dalam Keputusan Presiden atau Keppres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional. Presiden Prabowo Subianto resmi meneken Kepres tentang Satuan Tugas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional itu pada Jumat, 3 Januari 2025 di Jakarta.

Terkait perannya dalam Satgas, Menteri Nusron berkata bahwa pihaknya merumuskan beberapa hal yang menjadi kewenangan Kementerian ATR/BPN, beberapa di antaranya adalah informasi tanah, penyediaan tanah, azas dimensi tata ruang, serta mempercepat proses-proses perizinan yang berkaitan dengan bidang pertanahan.

“Jadi prioritas pertama adalah energi, prioritas kedua adalah hilirisasi. Kita merumuskan apa saja yang menjadi kewenangan kita seperti empat hal tersebut. Kalau melihat kata kuncinya, masalah hilirisasi ini adalah percepatan. Percepatan ini supaya ada hasil dan sebagainya,” pungkas Menteri Nusron. (*)

Read More