Tegaskan Kepastian Hukum Tanah Warga Negara, Menko AHY dan Wamen Ossy Serahkan Setipikat Tanah untuk Warga Lebak

 

foto : Ist

Lebak, Muarasumsel.com - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus memperkuat komitmennya untuk memastikan bahwa setiap warga negara memiliki hak atas kepastian hukum terkait kepemilikan tanah. Hal ini ditegaskan oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), yang didampingi oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, saat menyerahkan 34 sertipikat tanah kepada masyarakat Kabupaten Lebak dan Kota Serang.

"Dengan diserahkannya sertipikat hak milik ini, tanah yang selama ini dihuni oleh Bapak dan Ibu kini telah memiliki legalitas formal. Ini adalah bukti kepastian hukum atas kepemilikan tanah. Saya ucapkan selamat kepada Bapak dan Ibu semua," ujar Menko AHY dalam kegiatan yang digelar di Bendungan Karian, Desa Curugbitung, Kabupaten Lebak, Jumat (10/01/2025).

Dalam sambutannya, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, juga menyampaikan bahwa sertipikat tanah memberikan nilai tambah secara ekonomis. "Dengan memiliki sertipikat, properti dan aset Bapak Ibu menjadi lebih berharga," jelasnya.

Ia juga mengingatkan agar sertipikat dimanfaatkan dengan bijak. "Sertipikat ini diharapkan membawa keberkahan dan kemaslahatan bagi masyarakat. Selain itu, dapat digunakan untuk mendapatkan modal usaha agar lebih produktif," tambahnya.

Pada kesempatan tersebut, diserahkan 20 sertipikat tanah hasil program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) kepada masyarakat Kabupaten Lebak, serta 14 sertipikat tanah wakaf yang diperuntukkan bagi rumah ibadah, organisasi umat Muslim, dan pondok pesantren di Kabupaten Lebak dan Kota Serang.

Setelah menyerahkan sertipikat, Menko AHY bersama Wamen ATR/Waka BPN, dan didampingi Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Diana Kusumastuti, juga meninjau infrastruktur di kawasan Bendungan Karian.

Hadir dalam kesempatan tersebut, Staf Khusus Bidang Reforma Agraria, Rezka Oktoberia; Tenaga Ahli Bidang Percepatan Penyelesaian Isu Strategis, Hendri Teja; Tenaga Ahli Bidang Administrasi Negara dan Good Governance, Ajjie Arrifudin; Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten, Sudaryanto beserta jajaran; serta Pj. Bupati Lebak, Gunawan Rusminto. (Ril)

Read More

Ajak Menteri Transmigrasi Sukseskan Kebijakan Satu Peta, Menteri Nusron Ingin Tuntaskan Masalah Batas Tanah

 

foto : ist

Jakarta, Muarasumsel.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid mengusulkan kerja sama dengan Kementerian Transmigrasi dalam menyukseskan program Kebijakan Satu Peta (One Map Policy). Hal ini bertujuan untuk menuntaskan berbagai persoalan batas tanah di kawasan transmigrasi, khususnya yang melibatkan tumpang tindih lahan.

"Kita akan selesaikan tiga hal dengan One Map Policy ini, pertama, peta kawasan batasan transmigrasi dengan hutan dan Areal Penggunaan Lahan (APL) lainnya. Kedua, peta bidang tanah di kawasan transmigrasi, dan ketiga, masalah tumpang tindih,” ungkap Menteri Nusron dalam pertemuan yang berlangsung di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Jumat (10/01/2025).

Untuk mewujudkan Kebijakan Satu Peta, Kementerian ATR/BPN telah menjalankan Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP), yang sebelumnya melibatkan Kementerian Kehutanan. Kini proyek tersebut akan diperluas dengan melibatkan Kementerian Transmigrasi dengan tujuan untuk meminimalkan potensi konflik antar instansi, terutama terkait dengan sertipikasi di kawasan transmigrasi.

Dalam mewujudkan Kebijakan Satu Peta, Menteri Nusron mengungkapkan pemerintah telah mendapatkan dukungan anggaran dari World Bank. Oleh sebab itu, ia mengimbau agar penggunaan dana pinjaman tersebut dapat dioptimalisasikan. "Ini dana manfaatkan dulu supaya ini masalah selesai," kata Menteri ATR/Kepala BPN.

Menteri Transmigrasi, Iftitah Sulaiman, mengatakan persoalan lahan menjadi masalah yang krusial dan harus segera diselesaikan. Maka dari itu, ia setuju untuk mengikuti program ILASPP dan meminta dukungan kepada Kementerian ATR/BPN terhadap penyelesaian masalah lahan yang selama ini dihadapi. "Ini menjadi perhatian Kementrans, persoalan lahan itu menjadi krusial makanya hal ini menjadi program unggulan kami untuk menyelesaikan masalah persoalan lahan," ucap Iftitah Sulaiman.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Menteri ATR/Kepala BPN, karena ini (program Kebijakan Satu Peta, red) menjadi bagian dari proses penyelesaian masalah lahan dan tentunya kita akan tindaklanjuti dengan kerja nyata yang konkret," lanjut Menteri Transmigrasi.

Kolaborasi ini diharapkan dapat memberikan solusi atas masalah batas tanah yang selama ini menjadi kendala dalam pengelolaan lahan, serta memperkuat koordinasi antar kementerian untuk mewujudkan kebijakan tata ruang yang lebih efektif dan efisien. Selain itu, program ini juga diharapkan dapat mengatasi masalah tumpang tindih lahan yang sering terjadi.

Hadir mendampingi Menteri Nusron, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan beserta jajaran Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN. Turut hadir, Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG), Muh Aris Marfai; Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang, Kemenko Infra, Nazib Faizal; serta jajaran Pimpinan Tinggi dari Kementerian Transmigrasi. (Ril)

Read More

Menteri Nusron Sampaikan Ada 864.662 Hektare Potensi Tanah untuk Menopang Program Ketahanan Pangan, Transmigrasi, dan Perumahan Rakyat

 

foto : Ist

Jakarta, Muarasumsel.com – Beberapa program prioritas yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto ialah mencapai swasembada pangan, menjamin pembangunan hunian berkualitas, dan pemerataan ekonomi. Untuk menindaklanjuti ketiga hal tersebut, ketersediaan tanah menjadi hal paling mendasar agar program-program tersebut dapat terlaksana.

“Kami memiliki 854.662 hektare cadangan tanah telantar dan tambahan 10.000 hektare tanah hasil konversi dari Hak Guna Usaha (HGU) ke Hak Guna Bangunan (HGB) akibat perubahan tata ruang,” kata Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid dalam paparannya pada Rapat Koordinasi di Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Rabu (08/01/2025).

Menurutnya, dari total cadangan tersebut, sebanyak 209.780 hektare dialokasikan untuk mendukung program ketahanan pangan nasional. Langkah ini diharapkan mampu memastikan ketersediaan lahan pertanian yang cukup untuk mengurangi ketergantungan pada impor bahan pangan.

Selain itu, 567.585 hektare tanah telah dialokasikan untuk program transmigrasi. Menteri Nusron menyatakan lahan ini akan diserahkan kepada Kementerian Transmigrasi untuk mendukung relokasi penduduk ke wilayah-wilayah baru, menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di luar Jawa, sekaligus mengurangi tekanan penduduk di daerah padat.

Untuk mendukung program perumahan rakyat, Nusron Wahid menjelaskan bahwa 77.297 hektare lahan ditambah 10.000 hektare hasil konversi telah dialokasikan untuk pembangunan pemukiman. Hal ini memastikan kelancaran program pembangunan 3 juta rumah yang telah dicanangkan pemerintah.

“Kami rasa untuk program 3 juta rumah, ketersediaan tanah tidak ada masalah. Kemarin juga sudah kami laporkan kepada menteri terkait, dan semua berjalan dengan lancar,” tambah Menteri ATR/Kepala BPN.

Langkah ini menunjukkan upaya pemerintah dalam mengoptimalkan tanah yang tidak produktif untuk mendukung agenda prioritas nasional. Menteri Nusron menekankan bahwa sinergi antara kementerian terkait menjadi kunci untuk memastikan keberhasilan alokasi lahan ini.

Turut hadir pada rapat ini, sejumlah Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih. Hadir mendampingi Menteri Nusron, Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana; Direktur Jenderal Tata Ruang, Dwi Hariyawan; Kepala Biro Humas, Harison Mocodompis; dan Kepala Biro Perencanaan, Dony Erwan Brilianto. (Ril)

Read More

Rapim Kementerian ATR/BPN, Menteri Nusron Tekankan Penggunaan Anggaran yang Berdampak Langsung ke Masyarakat

 

Jakarta, Muarasumsel.com - Memasuki Tahun Anggaran 2025, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid menekankan kepada jajarannya agar penyusunan anggaran Kementerian ATR/BPN lebih berfokus pada program-program teknis yang berdampak langsung kepada masyarakat. Hal tersebut ia sampaikan dalam Rapat Pimpinan (Rapim) yang berlangsung di Aula Prona, Jakarta, Kamis (09/01/2024).

“Saya maunya anggaran-anggaran untuk rapat, bimbingan teknis itu dikurangi. RDTR (Rencana Detail Tata Ruang, red)-nya ditambah, kasus pertanahannya selesai, pelayanannya ditingkatkan lagi,” tegas Menteri Nusron usai mendengarkan paparan mengenai capaian dan rencana program dari masing-masing pimpinan unit kerja, baik tingkat Eselon I maupun II.

Seperti diketahui, di awal kepemimpinannya, Menteri Nusron menaruh perhatian pada pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan pelayanan di Kementerian ATR/BPN. Sehingga, ia ingin anggaran program yang ada di masing-masing unit kerja pusat, bisa menunjang kedua program tersebut.

“Anggaran yang ada benar-benar dimanfaatkan untuk mengoptimalkan peningkatan sistem layanan dan sumber daya manusia kita” tegas Menteri ATR/Kepala BPN.

Mengawali kegiatan ini, sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN melaporkan capaian program tahun 2024, rencana penggunaan anggaran tahun 2025, dan target-target yang akan dicapai di tahun 2025. Setelah itu, Menteri ATR/Kepala BPN memberi pandangan, masukan dan mengevaluasi beberapa program yang telah dan akan dilaksanakan.

Hadir mendampingi Menteri Nusron, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan; Sekretaris Jenderal, Suyus Windayana yang juga bertindak sebagai moderator; para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya; dan para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama. Rapim ini juga diikuti secara daring oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi se-Indonesia beserta jajaran. (ril)

Read More

Terlibat Lakalantas, Oknum Polisi Malah Tendang Pengendara Motor Hingga Hidung Berdarah

Prabumulih, Muarasumsel.com - Naas, dialami Jauhari bin Saidina Ali, warga Dusun 1 Desa Alai Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim yang terlibat kecelakaan lalulintas (Lakalantas) hingga ditendang wajahnya oleh pria berseragam polisi yang menjadi lawannya, Senin(13/01/2024).

Peristiwa yang terjadi di jalan Sudirman Kelurahan Gunung Ibul Kota Prabumulih atau tepatnya di depan rumah dinas Walikota Prabumulih itu berlangsung sekitar pukul 10.05 WIB dan sempat menjadi perhatian warga yang melintas di lokasi kejadian lantaran aksi arogan oknum polisi yang melakukan penganiayaan kepada korban saat itu.

"Pas nian kami lagi lewat sini, kami liat ado yang kecelakaan, oleh khawatir ado yang kenal kecelakaan itu jadi kami stop, kami liati lah. Nah, pas kami stop itu lah, liat pak polisi itu tau-tau dengan cepatnyo langsung nendang wajah bapak-bapak yang tumburan samo dio itu. Kami tekejut galo samo warga yang ngumpul-ngumpul nolongi bapak-bapak samo polisi itu jugo tekejut liat itu, spontan bae aku karena rasa kasihan liat itu langsung merekam dan langsung menghampiri korban samo marah dengan polisi itu, karna kalau dengar bunyi tendangan polisi itu keras nian kami yang diseberang bae dengar dan setelah aku dekati korban itu hidung samo mulutnyo ngeluarke darah banyak," ujar wanita berhijab yang tak ingin namanya disebut. 

Setelah itu lanjutnya, pria berseragam polisi dengan pangkat IPTU tersebut tampak dijauhkan oleh warga yang ada disana. "Sudah nendang polisi itu langsung jauh dan dibawak oleh warga lain tanpa minta maaf. Jadi kami yang ngeliatnyo kesel nian, ado polisi cak itu sekendak-kendak nendangke wong, walaupun mungkin korban salah tapi apo pantas seorang polisi tendang wajah orang sampe berdarah. Oleh kejadian itu jadi kami berharap pihak kepolisian bisa memberi sanksi kepada pelaku dan kami berharap kejadian seperti ini tidak terulang lagi, karena saya ada orang tua, saya pun tidak akan tega kalau orang tua saya diperlakukan seperti itu," ungkapnya seraya menyebutkan video itu hanya di kirim ke grub rekan-rekan seprofesi saja.

"Kami ada grub seprofesi dan kami biasa kirim-kirim informasi di grub itu. Nah, tau-tau beberapa jam setelah itu video itu sudah beredar bae di medsos," tandasnya.

Sementara itu, selang beberapa jam kemudian pasca viralnya video tersebut diketahui pihak Polres Prabumulih telah mendatangi korban yang berada di RSUD Kota Prabumulih dan kedua belah pihak diketahui sepakat untuk berdamai. 

"Kami hadirkan istrinya IPTU YS  dan istrinya pak Jau, kemudian juga ada anaknya pak Jau dan ada rekan-rekan kades, keluarganya juga. Jadi kejadian laka jam 10  tadi IPTU YS berkendaraan dari arah polres menuju ke arah pasar, kebetulan pak Jau juga dari depan rumdin akan melintas sehingga terjadi laka tadi, kondisi sekarang kami sudah ketemu kedua belah pihak mereka sepakat hari ini untuk menuju ke perdamaian yang alhamdulillah ada kata sepakat dari kedua belah pihak yang nanti akan ditindak lanjuti sesuai dengan adat yang berlaku di daerah alai, kebetulan beliau wiraswasta dan istrinya guru. Dan upaya yang kami laksanakan kita sudah olah TKP, dan saya juga sudah mewakili bapak Kapolres  mendatangi beliau (jauhari,red) dan kami sampaikan permintaan maaf terhadap apa yang diduga dilakukan oleh anggota kita kemudian kita sampaikan seluruh biaya dari pengobatan ini akan ditanggung oleh bapak Kapolres Prabumulih, sementara kondisi keduanya berada di RS, pak jau di RSUD dan dihidungnya ada luka dengan diduga diagnosa dokter hidungnya patah dan rencana akan dioperasi, sedangkan Iptu YS tangan kanannya patah, tulang rusuknya retak dan di dahinya ada luka robek. kemudian terhadap anggota kita akan kita lakukan tindakan tegas sesuai prosedur, undang-undang berlaku ada terkait tindakan disiplin, pelanggaran disiplin maupun kode etik," tukas Wakapolres Prabumulih Kompol Eryadi saat pimpin press release di Mapolres Prabumulih. (02)

Read More