Prabumulih, Muarasumsel.com - Penjabat (Pj) Walikota (Wako) Prabumulih H Elman ST MM minta penyelenggara pemilu khususnya Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Prabumulih dan jajaran harus netral dalam menyelenggarakan Pemilu pada 14 Februari 2024 mendatang.
Hal itu diungkapkan Pj Wako Elman pada saat menghadiri Bimbingan Teknis (Bimtek) pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), yang digelar di aula Fave Hotel Prabumulih, Selasa(5/12/2023).
“Ya kalau KPU mulai dari PPK, PPS dan KPPS sudah tidak netral lagi mau bagaimana negara kita ini. Karena tugas dan fungsi harus dijalankan, dan harus sesuai aturan berlaku, maka dari itu kita harap penyelenggara harus netral," tegas Elman saat itu.
Sebab lanjutnya, dalam menjalankan tugas sebelum pelaksanaan maupun setelah pelaksanaan harus tersusun jadwal sehingga tepat waktu dan tidak membuat masyarakat ragu serta bertanya ada apa. "Mulai dari mengirim undangan mencoblos harus sesuai nama, pelaksanaan pencoblosan harus tepat waktu, begitu juga penghitungan. Selain itu kesehatan harus menjadi perhatian, tergantung PPK dan PPS dalam menentukan," katanya.
Bahkan masih kata dia, keberhasilan pemilu itu ditentukan di tempat pemungutan suara (TPS) sehingga pelaksanaan dan perhitungan harus dilakukan dengan benar. "Jangan sampai terjadi konflik, jika ketika mulai sudah ribut maka akan menyita waktu dan terjadi kecurigaan. Kalau bisa dalam tiap TPS itu ada sekitar 300 pemilih, artinya jika dimulai perhitungan pukul 13.00 maka harapan kita di sore pukul 16.00 sudah selesai," harapnya seraya berharap semua sehat sehingga bisa menjalani tugas sebaik baiknya.
Ditempat yang sama, Ketua KPU Prabumulih Marjuansyah mengatakan untuk batas penerimaan KPPS batas usia maksimal 55 tahun tidak ada toleransi dan juga tidak ada riwayat penyakit. "Bagaimana kalau dia dari pilkada ke pilkada dan dari pemilu ke pemilu berpengalaman, tetap tidak bisa. Kenapa ini ini menjadi penting karena Ini merupakan bagian dari evaluasi Pemilu 2019 lalu, dimana banyak jatuh korban, jadi tetap tidak bisa meski pun keluarga," tegasnya.
Begitu juga dengan kesehatan kata Marjuansyah juga menjadi perhatian utama dalam penerimaan KPPS, jangan sampai sudah memiliki riwayat penyakit komerbit tapi masih diterima. "Termasuk yang hamil, jangan dipaksakan, jangan sampai proses tahapan pemilu menjadi tidak berjalan dengan lancar. Untuk itulah harus dipilih SDM-SDM yang siap secara jasmani dan rohani, kalau sudah sakit tidak usah lagi, kita dalam sosialisasi ini mengajak BPJS dalam hal untuk kesehatan panitia nantinya," tandasnya seraya mengharapkan adanya komposisi Milenial dalam penerimaan itu.(01/*)
