Prabumulih, Muarasumsel.com - Setelah sempat dikhawatirkan tidak quorum karena banyak anggota tidak hadir, akhirnya Raperda tentang Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2023 disahkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Prabumulih.
Dalam paripurna tersebut terungkap APBD kota Prabumulih tahun 2023 sebesar Rp 852 miliar atau menurun dari tahun ini sebesar Rp 889 miliar.
Paripurna pengesahan RAPBD 2023 tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Prabumulih Sutarno SE didampingi dua wakil yakni H Ahmad Palo SE dan Ir Dipe Anom serta Walikota Prabumulih Ir H Ridho Yahya MM.
Dalam paripurna itu anggota dewan yang hadir sebanyak 18 orang, sementara yang tidak hadir ada 7 orang anggota dewan.
"Alhamdulillah APBD 2023 sudah kita sahkan Rp 852 miliar, ada penurunan dari tahun sebelumnya," ungkap Ketua DPRD Prabumulih Sutarno SE ketika diwawancarai usai paripurna.
Sutarno mengatakan, penurunan disebabkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun ini dan tahun sebelumnya mengalami penurunan karena tidak tercapai target.
"Pemerintah kota melalui dinas untuk menarik PAD untuk terus memacu target pendapatan," tegas Sutarno.
Lebih lanjut Sutarno mengaku, setelah disahkan nantinya Perda APBD 2023 itu akan dievaluasi oleh Gubernur untuk kemudian menjadi perda.
"Fokus tahun depan merata namun ada intruksi kementerian untuk dana sosial dan juga ada dana untuk cadangan pemilu jumlahnya besar baik untuk KPU, Kepolisian, Bawaslu," bebernya.
Sementara itu, Walikota Prabumulih Ir H Ridho Yahya MM mengatakan pihaknya bersyukur setelah saling tau dengan posisi dan kondisi masing-masing akhirnya Raperda APBD disahkan DPRD Prabumulih.
"Sebetulnya bagi kita berat Perkada (peraturan kepala daerah) itu, Perkada itu tindakan terakhir dan alhamdulilah hari ini tidak jadi Perkada karena saling pengertian karena kan yang bakal dikorbankan masyarakat," bebernya.
Ridho mengungkapkan di APBD 2023 ada penurunan belanja modal sekitar Rp 49 miliar padahal itu untuk infrastruktur sehingga ada penurunan pembangunan jalan dan lainnya.
"Namun meski APBD dipangkas kita akan terus berusaha melobi pak Gubernur dan pusat, mungkin karena Covid kemarin sehingga anggaran kita berkurang, bayangkan dari Rp 1,3 Triliun menjadi Rp 800 miliaran," bebernya.
Pantauan wartawan ini, Paripurna pengesahan APBD 2023 itu sempat molor dan sempat membuat pejabat cemas karena khawatir Paripurna tidak quorum.
Seperti paripurna pengesahan ABT tahun ini yang terpaksa menggunakan Perkada karena dewan empat kali tak pernah quorum dalam paripurna. (01/*)
