Foto : Muarasumsel.com
Suasana Rapat Paripurna di kantor DPRD Kota Prabumulih.
Prabumulih, Muarasumsel.com - Perdana, Rapat Paripurna DPRD Kota Prabumulih Tahun 2022 yang seharusnya menggelar dua agenda pembahasan terpaksa diskors atau dihentikan hingga batas waktu yang belum ditentukan, Rabu(15/6/2022).
Ditundanya, rapat yang membahas tentang Pembahasan KUAPPAS Tahun 2023 dan Penyampaian Nota Pengantar Walikota terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2021 tersebut lantaran tidak hadirnya 23 orang anggota DPRD dari total seluruhnya yang berjumlah 25 orang.
Dari pantauan, pelaksanaan rapat Paripurna yang seharusnya dimulai pukul 10.00 WIB, terpaksa molor hampir satu jam dan baru dimulai sekitar pukul 11.30 WIB. Dan dengan hanya dihadiri dua anggota dewan yakni Ketua DPRD H Sutarno, bersama Wakil Ketua I DPRD H Ahmad Palo. Sedangkan, dari pihak Pemerintah Kota Prabumulih tampak hadir Walikota Prabumulih, Ir H Ridho Yahya MM beserta jajarannya.
Sementara itu informasi yang berhasil dihimpun, beredar isu bahwa tidak hadirnya 23 anggota dewan tersebut lantaran tidak mendapat pembagian proyek.
Ketua DPRD Kota Prabumulih, Sutarno SE saat dikonfirmasi mengatakan, pihaknya sudah melakukan segala sesuatunya sesuai aturan. "Kita sudah jalankan sesuai aturan, tapi memang sidang tadi itu kita skors dua kali karena masih korum jadi terpaksa kita jadwalkan ulang," jelasnya.
Dan lanjutnya, banyaknya dewan yang tidak hadir tersebut diketahui karena ada beberapa alasan tertentu. "Tidak datangnya anggota dewan itu dari 3 fraksi, pertama dari Fraksi PDIP, Gerindra, dan Nasdem yang ada kegiatan bimtek, sedangkan anggota dewan lainnya itu izin sakit dan urusan keluarga," bebernya seraya menyebutkan oleh karena tidak korum sidang tersebut ditunda.
Maka dari itu, sambungnya, setelah kejadian tersebut pihaknya akan melakukan penjadwalan ulang melalui Banmus. "Nanti kita akan jadwalkan ulang ini," tegasnya.
Sedangkan, ditanya mengenai isu tidak hadirnya dewan tersebut lantaran belum mendapat proyek, Sutarno mengaku tidak mengetahui hal itu. "Sejauh yang saya tau anggota dewan itu ada yang ikut bimtek, dan yang lainnya izin. Sedangkan, hal-hal lain itu tidak mengetahui. Jadi kalau soal isu itu silahkan tanya dengan yang bersangkutan msing-masing," tukasnya.
Sementara itu, Walikota Prabumulih, Ir H Ridho Yahya MM saat dimintai tanggapan terkait hal itu menyebutkan, pihaknya tidak masalah dengan ditundanya rapat paripurna yang disebabkan anggota dewan banyak tidak hadir tersebut. "Ya kita kan diundang ya kita dateng, masalah dio dak korum tanyakan ke unsur pimpinan dewan. Jadi kita diundang kita dateng, dibahas kita bahas yang jelas kito dari sudut administrasi kita selalu menepati tentatif yang telah diturunkan dewan, masalah dak dateng silahkan tanyakan ke dewan," tegas Ridho saat itu.
"Kecewa ngak juga lah itu kan haknya dewan, tapi ada aturan, pertamo ini kan sampe dengan pertengahan Juni apo Agustus kan baru itu disahkan, tapi yang ini nanti kita buat surat ke Gubernur ke Mendagri nanti bahwa kami telah diundang dan kami datang, tapi dak korum, jadi kalo bulan depan diundang kito buat surat lagi, andai batas sampe ke 3 kali sampe batas pertengahan agustus belum juga, kita lampirkan kami sudah membuat surat pemberitahuan kedewan bahwa batas akhir itu bulan Agustus pengesahan, mohon petunjuk dari pak Gub dan Mendagri bagaimana solusi selanjutnya, kan ada aturan yang mengatur, jadi bagi kita tidak ada masalah," pungkasnya.(01)
