foto : Muarasumsel.com
Ratusan warga Prabumulih saat berorasi di depan pintu masuk Kantor DPRD Prabumulih, Rabu(30/03/2022).
Prabumulih, Muarasumsel.com – Geram tak kunjung di bayar uang ganti rugi oleh PT Bureau Geophysical Prospecting (BGP) selaku pelaksana Seismik 3D Chrysant di Prabumulih, sejumlah warga kembali gelar aksi damai di halaman Kantor DPRD Prabumulih, Rabu (30/03/2022).
Pantauan dilapangan, aksi damai yang digelar ratusan warga dari 6 kelurahan di kota Prabumulih tersebut dimulai dari pukul 13.35 WIB dengan suasana sedikit mencekam lantaran beberapa warga berorasi didepan pintu masuk gedung DPRD saat itu, dan kemudian berakhir sekitar pukul 16.00 WIB usai perwakilan mereka melakukan mediasi bersama anggota DPRD Kota Prabumulih, pihak PT BGP dan PT Pertamina Hulu Rokan Zona – 4 yang diwakili oleh Head Of Comrel & CID Regional 1 Sumatera – Sumatera Zona 4, serta Kapolres Prabumulih.
Saat diwawancarai, Nawang Tri Indah selaku Humas PT BGP mengatakan, yang menjadi kendala pembayaran kompensasi sampai sekarang itu yang pertama masalah dokumentasi pihaknya yang sangat banyak sehingga tidak semudah itu untuk dilakukan. “Dokumentasi kita tidak hanya sekedar satu atau dua saja tapi luar biasa banyak ada sekitar 12 ribu lebih yang ada disini (Prabumulih, red) yang harus kita siapkan, belum daerah lain, sehingga ini membuat keterlambatan dari pada pembayaran,” ungkap Nawang yang dibincangi di ruang Rapat Kantor DPRD Prabumulih.
Meski begitu lanjutnya, pihaknya sudah berupaya yang terbaik salah satunya didaerah Kabupaten PALI itu sudah selesai dan di Muaraenim itu sudah dalam proses saat ini, dan dalam waktu dekat minggu ini diperkirakan sudah terselesaikan. “Nah setelah itu, kita semua akan fokus di Prabumulih, terlebih lagi kepada dimediasi ini, yang mana ada 6 kelurahan yang harus kita selesaikan di bulan April ini. Jadi mohon doanya kita akan selesaikan apa yang menjadi tanggung jawab kami, dan kami tidak akan pergi dari sini sampai masalah ini selesai,” tegas pria berambut gondrong ini.
Ditanya mengenai kenapa ada selisih harga dari yang dijanjikan dengan yang dibayarkan kepada warga yang terdampak seismik tersebut, dirinya menyebutkan, selisih itu normal-normal saja karena apa, ada kerusakan yang berbeda. “Kalau kerusakannya parah maka nilainya pun akan tinggi, tetapi bila kerusakannya sedikit maka nilainya juga akan sedikit. Maka itu nominalnya bervariasi ada yang 300 ada yang 500 dan itu tergantung kerusakan, kerusakan yang terdampak oleh seismik kita,” bebernya seraya menyebutkan dan itu semua mengacu dari pada itungan kerusakan.
“Jadi itu bervariasi dan memang semua acuan dari pada teman-teman zibang mengacu dari pada itu, tapi ada nilai-nilai yang fluktuatif dari pada kerusakan tersebut, sehingga ada penurunan maupun kenaikan harga, contoh ketika disurvei rumah yang awalnya hanya 500 tetapi setelah satu minggu terjadi roboh, nah itu pasti ada perubahan dan itu lah yang kita maksudkan, perubahan-perubahan itu,” jelasnya.
Kembali ditanya berapa total keseluruhan rumah warga yang diganti rugi ?. Sambungnya, total rumah warga yang terdampak di Prabumulih sebanyak 12 ribu rumah. “Dan saat ini tersisa sekitar 3 ribu lebih rumah yang belum tuntas pembayarannya,” bebernya ketika itu seraya menyebutkan namun limit waktu pembayaran diupayakan tuntas di bulan April 2022 mendatang.
“Limit waktu kita sampai 30 April 2022, jadi April kita harap sudah tuntas, kita berusaha seperti itu, ini hanya sebagai gambaran kita sebagai acuan kita karena pembayaran ada jadwal sehingga maju pun bisa mundur pun bisa,” tuturnya.
Meski rencana di bulan April, masih kata dia, pihaknya berjanji tidak akan lari dari tanggung jawabnya. “Masalah jaminan kita komitmen, komitmen kepada apa hasil sidang atau mediasi ini, kita punya jadwal yang sudah dikoridorkan sudah ditentukan ini bisa mundur bisa maju tergantung dari situasi dan kondisi,” tukasnya.
Sementara itu, ditempat yang sama, usai menghadiri Rapat Paripurna, Walikota Prabumulih, Ir H Ridho Yahya MM menambahkan, aksi warga yang mendatangi DPRD Prabumulih merupakan hal yang tepat, mengingat pihaknya sebelumnya sudah mengirimkan surat tentang keluhan warga tersebut kepada pihak terkait belum menemui titik terang. “Belum ada tanggapan dari surat kita, jadi kalau mereka kesini (DPRD, red) bener mereka,” pungkasnya.(01)
