PRABUMULIH – Belasan Ketua RT (Rukun Tetangga) di lingkungan RW. 02, Kelurahan Majasari, Kecamatan Prabumulih Selatan, Kota Prabumulih, pada Selasa (22/06/2021) pagi, mendatangi kantor Kelurahan Majasari, Jalan Bukit Tinggi. Kedatangan belasan kepala lingkungan RT ini untuk mempertanyakan aktivitas seismik perusahaan BGP, beberapa hari ini.
“Namanyo kito masuk rumah orang, ya Assalamu’alaikum apo, ini tibo-tibo mentang kabel depan rumah warga, kami jugo bingung mau jawab apo samo warga, kareno kami jugo idak tau, kareno dak pernah ado koordinasi sebelumnyo baik dari mereka (pihak perusahaan) maupun dari lurah,” ungkap salah satu Ketua RT, Herman, yang mengaku dari RT 02, kepada sejumlah awak media, saat diwawancarai di depan kantor Kelurahan Majasari.
Menurut dia, seharusnya pihak perusahaan (pelaksana seismik) sebelum melakukan aktivitas terlebih dahulu memberitahukan dan melibatkan mereka (Ketua RT), selaku pihak yang bertanggung jawab terhadap kenyamanan dan keselamatan warga dan lingkungan RT tempat tinggalnya.
“Tapi ini idak, kami seperti idak dilibatke, dan infonya hanya melakuke koordinasi dan melibatke pihak kelurahan be. Padahal yang bertanggung jawab di sini, kami selaku ketuo RT, yang ditanyo warga dulu kami, bukan mereka (kelurahan, dan pihak perusahaan),” ucapnya, dengan nada kesal.
Keresahan sama juga disampaikan oleh Ketua RT 01, Henny. Bahkan, ia menambahkan pihak pelaksana seismik tidak pernah izin dan melaporkannya kegiatannya di lingkungan RT-nya. “Tibo-tibo, sudah ado tertegak base camp di tanah lapangan bola kaki di lingkungan RT kito, dan masang peralatan pemancar satelit, dan banyak orang dan mobil keluar masuk di lokasi itu. Padahal di situ tempat anak-anak maen bola,” sesal Ketua RT 01 ini, seraya merasa seperti tidak dianggap keberadaan Ketua RT dalam kegiatan tersebut.
Namun sayang, tuntutan dan harapan belasan Ketua RT ini masih menemui jalan buntu. Bahkan, keresahan dan kekesalan terlihat di wajah belasan ketua RT ini karena sempat dibuat menunggu beberapa jam, usai Lurah Majasari, Santari SE tak kunjung menanggapi dan membiarkan para Ketua RT tersebut berkeliaran di sekitar kantor kelurahan bersama sejumlah wartawan dan warga lainnya.
Bahkan dari informasi, hal itu dilakukan lurah Majasari karena diduga risih dengan keberadaan wartawan sehingga terkesan sengaja mengulur waktu. Hal itu terbukti, ketika para awak media diminta untuk tetap tinggal dan mengawal aksi belasan Ketua RT tersebut, tiba-tiba didatangi Ketua RW 02, Muhyi, yang meminta para wartawan untuk tidak meliput saat rapat bersama Ketua RT digelar dengan alasan tertutup untuk awak media.
“Ya ini permintaan dari kelurahan, karena rapat itu akan dilaksanakan tertutup dan diminta jangan meliput dulu…, ya saya hanya sekedar menyampaikan saja dari pihak humas kelurahan,” ucap dia, kepada rombongan media.
Namun, pasca berkomunikasi dan mendapat penjelasan dari salah satu wartawan, tentang tugas dan fungsi awak media termasuk persoalan tuntutan para ketua RT, yang merupakan permasalahan masyarakatnya (publik), kegiatan rapat tetap tidak kunjung dilaksanakan. Barulah, berselang tak lama saat sejumlah wartawan dan warga meninggalkan lokasi kantor kelurahan untuk istirahat, sholat, makan (Ishoma), rapat tiba-tiba digelar dan dipimpin langsung Lurah Majasari, Santari.
“Ya ini hanya miss komunikasi saja, bukan tidak dilibatkan tapi menunggu pada saat dilakukan pendataan, baru mereka (para Ketua RT) dilibatkan. Saya juga baru mendapat pemberitahuan soal pembentangan kabel dari mereka (perusahaan pelaksana), kapan pelaksanaan, mereka hanya jawab, dalam waktu dekat saja,” sebut Santari, ketika berhasil diwawancarai, usai memimpin rapat bersama belasan Ketua RT di ruang rapat kelurahan, Selasa siang.
Disinggung soal terkesan menghindar dari wartawan, Santari hanya menjelaskan, bahwa dirinya baru menjabat sebagai Lurah Majasari, dan belum memahami permasalahan masyarakat terkait kegiatan seismic tersebut.
“Bukan menghindar, tapi memang saya masih masa transisi jabat di sini. Sebelumnya, saya di Muntang Tapus. Persoalan kegiatan (seismic) ini sudah ada pada lurah sebelumnya, semuanya juga sudah disampaikan pada saat rapat tadi,” jelas dia.
Terpisah, Humas BGP, Jumadi, ketika berhasil dihubungi awak media, terkait permasalahan yang disampaikan oleh belasan Ketua RT di Kelurahan Majasari, Selasa (22/06) sore menjelaskan, bahwa pihaknya sudah bekerja sesuai SOP dan menyebutkan kegiatannya merupakan proyek pemerintah.
“Mengenai pertanyaan pak Donni tadi, Pertama, ini program proyek pemerintah pusat, yang didukung pemerintah daerah dalam hal pencarian titik-titik atau data-data pencarian minyak dan gas, kedua perizinan dan segala macam itu sudah diurus klien kami, pertamina, sementara kita selaku pemenang tender hanya melaksanakan saja,” sebut Jumadi, ketika dikonfirmasi melalui sambungan via ponsel.
Lebih jauh Jumadi, juga menyebutkan terkait masalah kompensasi lahan dan rumah retak, pihaknya mengacu pada Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 40 Tahun 2017. Begitu pun persoalan sosialisasi dan koordinasi, sudah dilakukan pihaknya secara bertahap sebelum melakukan kegiatan seismic di lapangan.
“Untuk masalah kompensasi lahan dan rumah retak, dampaknya memang nyata dan ada, sehingga diberlakukan Pergub Nomor 40 Tahun 2017, dan inilah yang menjadi dasar kami sebagai kontraktor pelaksana, tidak boleh keluar dari situ karena akan diadut oleh KPK.
Terkait dengan perizinan suatu wilayah ketika dilakukan kegiatan seismik, terlebih dahulu dilakukan sosialisasi, dan kita telah melakukan koordinasi di Majasari, koordinasi demi koordinasi kita lakukan, bertahap baik kegiatan awal kami memasang patok kemudian kami lanjutkan dengan pengeboran. Karena majasari ini termasuk wilayah perkotaan, maka kegiatan pengeboran tidak terlalu banyak di sini,” tandasnya.
Sementara informasi terakhir, lantaran merasa tidak puas dengan hasil Rapat di kantor Kelurahan Majasari, Rabu (23/06/2021) siang ini, rombongan Ketua RT di lingkungan RW 02 berencana mendatangi kantor BGP di belakang RS Pertamina, Komplek PT Pertamina EP Asset 2 Field Prabumulih, Kelurahan Dusun Prabumulih, Kecamatan Prabumulih Barat. (Ril)
