Anggota KPU RI Ilham Saputra Saat hadir langsung di Launching Sekolah Demokrasi KPU Kota Prabumulih.
PRABUMULIH - Guna lebih meningkatkan partisipasi pemilu di kota Prabumulih, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Prabumulih melaunching program sekolah demokrasi di pendopoan rumah dinas Walikota Prabumulih, pada Sabtu(7/3/20).
"Dari acara ini ya kita berharap peningkatan kualitas demokrasi di Prabumulih akan lebih meningkat, serta lahir para agent of change yang bisa membuat komunitas untuk meningkatkan partisipasi pemilu, dan menangkal berita hoax ataupun hal serupa lainnya," sampai Ketua KPU Prabumulih, Marjuansyah didampingi komisioner KPU Prabumulih, Andri Suwantana saat itu.
Selain itu sambungnya, Masyarakat Prabumulih ketika pemilu dan Pilkada mendatang, datang ke TPS bukan karena ada faktor x dalam artian karena uang atau kerabat. "Tapi mereka datang karena memang kesadaran pribadi dan ingin memilih pemimpin dan wakil rakyat yang memang berkualitas," katanya.
Masih kata dia, untuk Prabumulih sendiri menurutnya sudah bagus, salah-satu indikatornya yakni partisipasi pemilih cukup puas 83 persen. "Namun kita ingin capaian tidak hanya dengan angka saja," terangnya.
Dikatakannya, dalam launching sekolah demokrasi tersebut peserta sekolah terbagi menjadi dua segmen. "Ada segmen pelajar diikuti oleh 16 sekolah dengan total 484 peserta dan segmen umum 75an lebih peserta yang ikut sebagai siswa sekolah demokrasi angkatan pertama dan berkelanjutan. Pemateri bergantian untuk kelas umum 24 pertemuan teoritis, tatap muka dan kunjungan DPRD untuk belajar persidangan, proses legislasi dan akhir pertemuan akan dibagi kelompok kelas demokrasi untuk riset," tandasnya.
Sementara itu, ditempat yang sama turut hadir Anggota KPU RI, Ilham Saputra yang diwawancarai menambahkan, dirinya berharap adanya sekolah demokrasi tersebut nantinya bisa memunculkan anak-anak muda yang bisa berpartisipasi dalam mewujudkan demokrasi. "Jadi kami punya kepentingan, yang mana dalam hal ini punya kader yang kemudian terlibat dalam penyelenggaraan pemilu. Padahal Partisipasi tidak hanya memilih tapi juga pengawasan dan mengadukan hal terkait potensi pelanggaran," bebernya.
Masih kata dia, dengan adanya sekolah demokrasi itu pula, pihaknya berharap kesadaran itu muncul dan penyelenggaraan pemilu bisa berjalan lebih baik. "Untuk Prabumulih partisipasi cukup baik diatas 80 persen. Namun apakah itu muncul karena keinginan memilih rasional, tidak dipaksa dan faham memang akan merubah nasib dan kebijakan diambil, apakah kemudian kritis kepada pemerintah itu merupakan hal penting dan mengetahui kebijakan pemerintah yang akan dilahirkan itu penting," pungkasnya. (02)
